DEMOKRASI

Posted: November 30, 2011 in Tugas-Tugas Kuliah (2011-2012)

SOSIOLOGI – FISIP

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

seri publikasi

mata kuliah Teori Sosial Dan  Politik

judul : Demokrasi

nama/kelompok : Adrian Amurwonegoro.    nim : D0310004

pengampu : akhmad ramdhon

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan tidak memiliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat, maka persoalan tentang sistem pemerintahan demokrasi itu langsung mengenai soal-soal rakyat sebagai penduduk dan warga negara dalam hak dan kewajibannya.

Sistem demokrasi parlementer berhubungan langsung dengan bentuk susunan pemerintahan suatu negara yang berparlemen, artinya satu sistim pemerintahan negara berdasarkan atas badan perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

Demokrasi sebagai suatu gejala masyarakat yang berhubungan erat dengan perkembangan negara, ditinjau secara umum maka sistem demokrasi itu, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung atau perwakilan, dalam penyelenggaraannya perlu mempergunakan satu organisasi yang berganda, artinya yang tak berseorang, tetapi banyak orang, tersusun dalam bermacam-macam perabot kenegaraan.

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih.

Gagasan pokok suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada  dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial, berdasarkan hal tersebut terdapat dua asas demokrasi, yaitu :

  1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil
  2. Pengakuan hakikat dan martabat, misalnya ada tindakan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia demi kepentingan umum

Daftar pustaka

http://www.republika.co.id/ dan sumber lainnya

Poerbopranoto, Koentjoro “Sistem Pemerintahan Demokrasi” (1978)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s